- Last Updated on 31 January 2015
Aelx BW – lampungtoday.com
Lampung Utara : Menyikapi sejauhmana peran pemuda dan masyarakat mengatasi konflik sosial di Lampung Utara. Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar kegiatan Dialog Lintas Element Masyarakat, Jumat (30/01/2015) di aula rumah makan Taruko Jaya I, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara (ARPN), Kelapa Tujuh, Kotabumi, ysng dihadiri Asisten I Pemkab Lampura Supardi Sarbini, Kasdim 0412 Lampura, Mayor Inf. M. Aziz, Kabag Ops Lampura, Kompol M. Syahirul A. Rambe, Kepala Kesbangpol dan Linmas Murni Rizal, Kasat Binmas Polres Lampura AKP Hadi S.
Kabag Ops Polres Lampung Utara Kompol M. Syahirul A. Rambe, menerangkan, konflik sosial yang sering terjadi merupakan benturan fisik antara dua kelompok atau lebih, yang berlangsung dilingkungan, yang berdampak luas sehingga mengganggu stabilitas keamanan secara Nasional. " Akibatnya pembangunan tidak dapat dilaksanakan, dan tentu akan terganggu," ucapnya.
Karena itu, pihaknya mengatakan solusi yang dinilai cukup efektip dengan adanya peran masyarakat seperti digalakkannya siskamling, gotong royong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk rembuk pekon. "Jika ada persoalan dimasyarakat sebaiknya diselesaikan lebih dulu di masyarakat, untuk mencari solusinya," ujar dia seraya menuturkan
Diungkapkan Kabag Ops, tahun 2013 hingga 2014, konflik sosial di Kabupaten Lampura, kebanyakan terkait masalah sengketa tanah. Tak hanya itu, konflik sosial dari main hakim sendiri dan terjadinya kasus larian (Kawin Lari, red) yang bisa menimbulkan ketegangan masing-masing kedua belah pihak, sering muncul di Kabupaten tertua di Lampung. " Dua tahun terakhir ada 5 kasus dari konflik sosial, rincian 2014 3 kasus, 2013 dua kasus," kata dia.
Kasdim 0412 Lampura, Mayor Inf. M. Aziz, mengatakan peran serta pemuda dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam strategi penanganan konflik sosial di Lampura. Strategi penanganan, ia mengatakan tidak ada satupun yang tuntas diselesaikan. " Saya rasa tidak ada konflik yang benar-benar selesai. Karena itu penyelesaian, kembali kemasyarakat sendiri. Penyelesaian dapat diselesaikan apabila masyarakat mempunyai pendidikan yang tinggi," tandasnya.
Selain itu, kata Mayor Inf. M. Aziz, organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadya Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk mencegah konflik. Dan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sebagai orangtua yang menasehati untuk mencegah terjadinya konflik. " TNI membantu kepolisian, dan sifatnya mencegah konflik. Tetapi terbatas dengan kemampuan dan personil," katanya. Kepala Kesbangpol dan Linmas Murni Rizal, mengungkapkan ada tiga tahapan penanganan konflik. Pertama melalui kegiatan pra konflik, meliputi pencegahan seperti deteksi dini. " Hal ini dilakukan dengan komunikasi melalui semua elemen dimasyarakat, forum kewaspadaan dini masyarakat, deteksi dini ada di forum tersebut," ungkapnya